DIALEKSIS.COM | Aceh - Realisasi keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun 2022 per 23 Desember 2022 sudah mencapai 85,9% dari target 95% hingga 31 Desember mendatang. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Striker Legendaris Indonesia Boaz Solossa berhasil tuntaskan kuliah S2 dan berhasil meraih gelar Magister Keuangan Daerah di usia 36 tahun.

DIALEKSIS.COM | Nasional - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi mengatakan, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat mendukung perencanaan pembangunan berdasarkan data yang valid. Masyarakat juga dapat mengakses informasi pemerintahan dengan mudah, karena sistem dibangun berbasis elektronik. Berbagi informasi juga bisa lebih efektif, efisien, akuntabel, dan saling terhubung.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni menegaskan, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) mampu menyatukan seluruh data informasi pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan hingga pelaporan di seluruh daerah Indonesia. Selain itu, SIPD mampu menyeragamkan proses pengelolaan keuangan daerah.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni mengatakan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) telah terintegrasi secara nasional guna mendorong pembangunan di daerah.

DIALEKSIS.COM | Nasional - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni menerima audiensi Gubernur se-Sulawesi yang tergabung dalam Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) pada Jumat (26/8/2022). 

Cerita kesuksesan pemerintahan daerah kerap “disenandungkan” oleh para kepala daerah sebagai penanda keberhasilan kepemimpinannya. Menjadi kredo wajib, kepala daerah yang akan “running” di periode kedua harus memiliki bukti-bukti kemoncerannya memimpin daerah.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengevaluasi progres pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang dilakukan 34 provinsi seluruh Indonesia. Evaluasi tersebut untuk memastikan proses pengukuran di setiap dimensi IPKD telah berjalan baik. Selain itu, langkah ini untuk memonitor kendala apa saja yang dihadapi pemerintah provinsi dalam mengukur IPKD di kabupaten/kota melalui sistem aplikasi yang telah dibangun.

Dalam evaluasi tersebut diketahui bahwa progres pengukuran IPKD belum optimal. Kondisi ini terjadi karena masih terdapat beberapa kabupaten/kota yang belum lengkap menginput data dan dokumen yang dipersyaratkan ke dalam aplikasi. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aceh TV Program menggelar Talkshow Interaktif bertema Kajian Kebijakan Keuangan Daerah Untuk Perlindungan Sosial Anak di Aceh, Senin (1/11/2021).

 Direktur Jaringan Survei Inisiatif (JSI) Ratnalia Indrasari, menyatakan bahwa tambahan penghasilan bagi kepala daerah tersebut sebenarnya sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan.   Pedomannya adalah pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hanya saja besarannya itu tergantung dana APBD daerah bersangkutan.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Litbang Kemendagri menggelar simulasi pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) di Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara virtual, Kamis (20/5/2021). 

DIALEKSIS.COM | Jakarta �“ Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian untuk membahas Integrasi Teknologi Pengelolaan Keuangan Daerah. Pertemuan dilakukan di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (15/07/2020).